Tampilkan postingan dengan label BKPP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BKPP. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 20 Desember 2014

ITJEN KEMENTRIAN PERTANIAN DAN BKPP PROVINSI KALTIM KUNJUNGI UPTLTD - BP3K KEC TANAH GROGOT


 Photo kegiatan kunjungan ITJEN KEMENTRIAN PERTANIAN serta BKPP PROVINSI KALTIM dalam rangka Evaluasi kegiatan 2014 di BP3K Kecamatan Tanah Grogot

Tana Paser, 21/12 Ada nampak berbeda dari hari-hari sebelumnya karenaUPTLTD - BP3K KEC TANAH GROGOT kedatangan tamu dari Itjen Kementrian Pertanian berjumlah dua orang antara lain YC. Samunarjati dan Linda Dewi, PS serta di dampingi dari BKPP Provinsi Kalimantan Timur yaitu Adriani Noor 19/12 jum'at lalu. 

Adapun kegiatan kali ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan selama 2014 sejauh mana kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam bidang pertanian yang berlangsung di ruangan rapat UPTLTD - BP3K KEC TANAH GROGOT, yang juga di hadiri utusan kelompok petani Desa Sungai Tuak, Pepara dan lainnya serta para Penyuluh dan Kepala UPTLTD - BP3K KEC TANAH GROGOT (Sudarsono, SP, MP), Kassubag TU (Wahab Syahrani, SE, Koordinator ( Muslich, SP), Supervisor, (M. Idrus, SP), Programer (Burhan, SP).

Pada pertemuan kali ini tanya jawab serta kuisioner yang di berikan dan diisi oleh para petani dan penyuluh dan dilanjutkan melihat kebun kantor dan ruang kerja serta staf yang ada di UPTLTD - BP3K KEC TANAH GROGOT, lalu diakhir ujung pertemuan photo bareng di halaman kantor.(WS)


Selasa, 30 September 2014

BPJS Tenaga Kerja Adakan Sosialisasi Pertemuan Di BKPP Kab Paser diikuti Seluruh PNS dan PTT Ikut Hadir

Tana Paser 30/09, Pertemuan dilakukan di BKPP Kab Paser 
dihadiri para penyuluh, staf dan PTT serta Pejabat struktural setempat

Senin, 08 September 2014

Program dan Kegiatan Strategis

Program Strategis
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nasional

"Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar."
  • Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi:
    • Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
    • Pengembangan Pangan Pokok Lokal; serta
    • Promosi dan Sosialisasi P2KP.
  • Program aksi pada kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu:
    • Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan di Perbatasan,
    • Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan di Daerah Tertinggal/Kepulauan, serta
    • Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan di Papua dan Papua Barat yang merupakan pengembangan Desa Mandiri Pangan.
  • Program aksi pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, yaitu :
    • Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan
    • Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
"Peningkatan Peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan"
  • Mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah;
  • Meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan;
  • Meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; serta
  • Pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkarya dalam pembangunan ketahanan pangan.

Kegiatan Strategis
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nasional

"Pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat"
Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun ketiga, dengan program aksinya adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Programme in Eastern Indonesia (SOLID) dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga”. Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2013, perlu mempertimbangkan :
  • Keberlanjutan program dan kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tupoksi kelembagaan ketahanan pangan
  • Fokus dan penajaman pada implementasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan
  • Dilakukan sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya
  • Sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Fokus pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2013 adalah mempercepat pencapaian “Peningkatan Diversifikasi Pangan” sebagai salah satu dari empat kunci sukses pembangunan pertanian tahun 2010-2014.
Sumber http://bkpp.kaltimprov.go.id/id/tentang-kami/program-dan-kegiatan-strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantaan Timur disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah untuk men
yiapkan Penetapan Kinerja dan LAKIP sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas yang utuh.
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur sebagai atasan dan Kepala Badan sebagai bawahan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
Laporan akuntabilitas ini berisi pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Oleh karena itu laporan ini selain merupakan media bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan juga merupakan sumber informasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sendiri sebagai bahan dan upaya untuk memperbaiki/penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.