PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 12 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS

DAERAH PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang   :  bahwa  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal  55  Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 22  Tahun 2008  tentang  Organisasi dan Tata

Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan

Lembaga Teknis  Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun

2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor

13),  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Daerah Nomor  3

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser

tentang  Organisasi dan Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis  Daerah  (Lembaran Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Paser Nomor 19) , maka perlu  menetapkan Peraturan Bupati

Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga

Teknis Daerah  pada  Badan Ketahanan Pangan  dan Penyuluhan

                                            Kabupaten Paser;

Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041)  sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah  beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741 );

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang

Perubahan Nama  Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 110  Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760 );

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan

       Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari

Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5392);

 

9.         Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten  Paser (Lembaran Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);

10.        Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22

Tahun 2008  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis  Daerah

Kabupaten Paser  (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008

Nomor  22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor

13),      sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor  3  Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten  Paser Nomor  22  Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis  Daerah  Kabupaten Paser

(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun  2010  Nomor  3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19).

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 12 TAHUN 2013

TANGGAL 10 JANUARI 2013MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :   PERATURAN  BUPATI PASER  TENTANG  ORGANISASI DAN

TATA KERJA  UNIT PELAKSANA TEKNIS  LEMBAGA TEKNIS

DAERAH  PADA  BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN  KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kabupaten Paser.

2.  Pemerintah Daerah adalah  Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

     Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.  Bupati adalah Bupati Paser.

4.  Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser.

5.  Kepala  Badan  adalah Kepala  Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  Kabupaten

     Paser.

6.  Unit Pelaksana Teknis  Lembaga Teknis Daerah  yang selanjutnya disebut UPTLTD

adalah unit organisasi  pada  Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  yang

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang

memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

a.  UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Tana Paser;

b.  UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Long Ikis;

c.  UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Batu Sopang;

     dan

d.  UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  (BP3K)  Pasir

     Belengkong.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)  UPTLTD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis

       operasional dan/atau tugas penunjang Badan.

(2)  UPTLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang

       berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)  Kepala UPTLTD  dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTLTD  diangkat dan

       diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.

(4)  Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTLTD  dipimpin oleh seorang  Kepala  Sub Bagian

       Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTLTD.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI  DAN WILAYAH KERJA

UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 4

UPTLTD  Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  mempunyai tugas

melaksanakan  perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditingkat kecamatan.

 

TUGAS, FUNGSI  DAN WILAYAH KERJA

UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 4

UPTLTD  Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  mempunyai tugas

melaksanakan  perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditingkat kecamatan.

Pasal 5

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 4,  UPTLTD  Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi;

a.  pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTLTD  BP3K sesuai

     dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b.  pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan

     UPTLTD BP3K sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

     pemerintah;

c.  pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTLTD BP3K sesuai

     dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d.  pelaksanaan  peningkatan ketahanan  pangan dan penyuluhan pada tingkat

     kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;

e.  pelaksanaan  pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan berdasarkan program

     penyuluhan;

f.  pelaksanaan  penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi,

    pembiayaan dan pasar serta ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan

    pangan;

g.  pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan

     pelaku usaha;  pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pemerintah,

     penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara

     berkelanjutan; pelaksanaan fasilitasi pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan

     pelaku usaha;

h.  pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model

     usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

i.  pelaksanaan ketatausahaan UPTLTD BP3K;

j.  pelaksanaan  monitoring,  evaluasi dan pelaporan  program kegiatan  UPTLTD  BP3K;

    dan

k.  pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTLTD BP3K.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)  Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

a.  Kepala;

b.  Sub Bagian Tata Usaha;dan

c.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bagan susunan organisasi UPTLTD  tercantum pada  Lampiran  yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTLTD  dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas  dan fungsi  UPTLTD  ditetapkan  oleh

Kepala Badan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan  Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI