Selanjutnya Kepala Badan menyampaikan, BP3K adalah institusi yang sangat strategis. Kalau di dalam suatau negara itu aman, maka masalah keamanan itu akan diatasi oleh TNI. Yang di dalamnya ada Kodam, Kodim, dan Koramil. Namun kalau di ketahanan pangan itu ada Bakorluh, Bapeluh, BPP atau BP3K. “Kedepannya BP3K akan kami fungsikan penuh dan kedepannya BP3K harus kita upgrade.”ujar Kabadan PPSDMP.
Coba kita susun agar lembaga ini bisa berfungsi seperti rumah besar pertanian. Ke depannya semua akan bermuara di BP3K, tidak ada lagi nanti ego subsektor. Secara sederhana, program nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Seperti peningkatan padi 10 juta ton, harus kita fasilitasi bersama.”lanjut Ka.Badan PPSDMP.
Kemudian Ka.Badan menyampaikan bahwa daerah yang menerapkan Jajar Legowo (jarwo) paling tinggi adalah Jawa Barat dengan presentasi 54%. Melalui jarwo hasil kajian sudah menunjukan bahwa produktivitas bisa naik 0,8 sampai 1 ton per hekta, “Kita memiliki PPL lengkap, bisa dibayangkan kalau 1 PPL membawahi 8 kelompok, 1 kelompok 25 hektar, 1 PPL bisa membawahi 200 hektar. Berarti penyuluh termasuk THL, menguasai data 200 hektar.”kata Kabadan PPSDMP. “Jika data dapat dioptimalkan dan penyuluh memiliki data kapan rencana tanam dan sebagainya, maka data dapat dikumpulkan dan di akses langsung ke pusat. Sekarang adalah eranya teknologi maju, sudah ada Cyber Extension dan masih banyak macam lainnya, kita harus memanfaatkannya.”lanjut Ka.Badan.
“Mari kita susun standarisasi yang jelas, termasuk evaluasi dan sebagainya, jika ini sudah berjalan maka memudahkan kita kedepannya. Kita membangun sistem kedepan dengan arti apa yang kita rencanakan tahun ini langsung kita jalankan.”ujar menutup Kabadan saat menutup arahannya.
Sumber : http://bppsdmp.deptan.go.id/berita/1395139812/bp3k-akan-berfungsi-sebagai-pos-simpul-koordinasi-program-dan-pembangunan-pertanian-di-wilayah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar